ITK - Institute Transparansi Kebijakan

Peraturan

Search

Berita Sebelumnya

Inilah Transkrip Rekaman yang Diduga Pembicaraan Antasari-Sigid
Kejaksaan dan Dewan Terus Diserbu Pendemo
Boediono: Penyelesaian Century, Lebih Cepat Lebih Baik
KPK: Kerugian Korupsi Barang/Jasa di Pemerintahan Capai Rp 688 Miliar
Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung TK Pejabat Dikpora Kabupaten Bima Diperiksa Kejaksaan

Info

Data-data terkini pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dapat di lihat di menu Bank Data

Berita terkini tentang Sumbawa

Powered by

Renungan

Good Government:
Good government is not a luxury - it is a vital necessity for development.
(World Bank 1997)

S.H. Alatas:
Masalah gawat yang paling mewabah di berbagai masyarakat yang sedang berkembang adalah korupsi.
Inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.
Esensi korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan.
(Korupsi - Sifat, Sebab dan Fungsi)

3 Pilar Kemitraan

ITK Tuding Tim Advokasi JM Lakukan Pembohongan Publik
Senin, 02 Agustus 10 - diposting oleh : admin | 63 Baca | 0 komentar

Sumbawa Besar, Gaung NTB

Pernyataan Ketua Tim Advokasi Pemenangan JM-HAN, Suharto SH M.Si dalam
memberikan klarifikasi terhadap aktivitas penambangan emas di Olat
Labaong, disikapi Ketua Institut Transparansi Kebijakan (ITK) Kabupaten
Sumbawa, Abdul Haji ...selengkapnya »»

Bupati Sumbawa di Bidik KPK
Rabu, 10 Maret 10 - diposting oleh : admin | 341 Baca | 0 komentar

Jakarta, Sumbawanews.com.- Indikasi Korupsi
Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik telah di laporkan ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta sejak awal tahun 2009 lalu.
Demikian ...selengkapnya »»

Sikat Mafia Hukum, DPR & Pemerintah Harus Pioritaskan UU KY
Selasa, 15 Desember 09 - diposting oleh : admin | 608 Baca | 0 komentar

Jakarta
- Pemerintah berniat serius ingin memberantas mafia hukum. Tapi
kritikan malah datang dari Komisi Yudisial (KY) terkait rencana itu.
Bila memang serius, segera bahas dan sahkan UU KY untuk mengawasi
lembaga peradilan.
selengkapnya »»

Pansus Century Tetapkan 24 Nama Ahli
Selasa, 15 Desember 09 - diposting oleh : admin | 587 Baca | 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pansus Hak Angket Pengusutan
Kasus Bank Century DPR RI menetapkan 24 nama ahli yang akan mendampingi
Pansus dalam penyelidikan kasus Century.

Hal ini diputuskan dalam
rapat konsultasi pimpinan Pansus dengan perwakilan ...selengkapnya »»

Mabes Polri Rapat soal Audit BPK
Selasa, 15 Desember 09 - diposting oleh : admin | 520 Baca | 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS.com — Pejabat tinggi Bareskrim
Mabes Polri menggelar rapat internal terkait hasil audit Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) terhadap aliran dana Bank Century. Rapat
internal dipimpin oleh Wakapolri Komjen Makbul Padmanagara.

"Kita
rapat dengan Pak ...selengkapnya »»

Inilah Transkrip Rekaman yang Diduga Pembicaraan Antasari-Sigid
Selasa, 15 Desember 09 - diposting oleh : admin | 574 Baca | 0 komentar

JAKARTA, KOMPAS.com — Selain rekaman pembicaraan
Antasari Azhar dan Rani Juliani di kamar Hotel Grand Mahakam,
persidangan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen hari ini juga
memperdengarkan rekaman pembicaraan antara Antasari dan Sigid Haryo
Wibisono.

selengkapnya »»

Kejaksaan dan Dewan Terus Diserbu Pendemo
Selasa, 15 Desember 09 - diposting oleh : admin | 567 Baca | 0 komentar

Dompu, Gaung NTB.- Puluhan masa yang mengatasnamakan Institusi Transparansi Kebijakan
(ITK) Dompu dan Aliansi masyarakat Nggahi Rawi Pahu (Amara) Dompu,
Senin (14/09) kemarin, ...selengkapnya »»

Boediono: Penyelesaian Century, Lebih Cepat Lebih Baik
Rabu, 02 Desember 09 - diposting oleh : admin | 572 Baca | 0 komentar

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil
Presiden Boediono yang merasa tidak pernah menjadi sorotan masyarakat
tampaknya ingin cepat masalah Bank Century dituntaskan agar ia tidak
lagi menjadi sorotan.

"Agar ...selengkapnya »»

Halaman ke 1 Dari 189
Next >> || Last >>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |