Dugaan Penyimpangan Pembangunan Gedung TK Pejabat Dikpora Kabupaten Bima Diperiksa Kejaksaan
Sabtu, 30 Mei 09 - diposting oleh : admin

Kejaksaan
Negeri (Kejari) Raba Bima mulai intens membongkar berbagai dugaan
korupsi. Salah satunya dugaan penyimpangan pembangunan gedung Taman
Kanak-Kanak (TK) di Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Ketua Panitia
Proyek, Drs. H. Dahlan yang juga Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) di
Dikpora Kabupaten Bima diperiksa Kejaksaan, Jumat (29/5) kemarin.

Pantauan Suara NTB, pemeriksaan dilakukan Kasi Intel
Kejari Bima, Dedi Irawan, SH dimulai sekitar Pukul 09.00 wita di
ruangannya. Dari pintu ruangan, Dahlan yang mengenakan kemeja
garis-garis terlihat berusaha tenang menjawab pertanyaan Kasi Intel.

Pemeriksaan
istirahat sejenak sekitar pukul 10.00 wita. Menurut Dedi Irawan,
keterangan H. Dahlan diperlukan karena kapasitasnya sebagai Ketua
panitia pelaksana proyek. Sehari sebelumnya, Kejaksaan juga sudah
meminta keterangan Bendahara Proyek, Ismail Lewa. ‘’Pemeriksaan masih
fokus pada pengumpulan data dan keterangan,’’ ujar Dedi.

Lebih
jauh dijelaskan Dedi, pemeriksaan dimaksudkan untuk melengkapi
data-data sesuai laporan masyarakat atas dugaan penyimpangan pada
proyek itu. Sebab dalam laporan yang diterimanya, proyek TK di
Kecamatan Ambalawi senilai Rp 550 juta bersumber dari Dikpora NTB dan
disertai data serta bukti foto fisik bangunan.

Diduga
ada unsur penyimpangan pada realisasi proyek. ‘’Seharusnya proyek itu
tuntas pada tahun 2008. namun dalam perjalanannya, tahun 2009 masih
berlangsung, itu pun belum selesai,’’ ujar Dedi. Dipihak lain,
sebutnya, anggaran 500 juta sudah dicairkan pihak Dikpora NTB, berikut
dana pendamping Rp 50 juta dari pemprov. Sehingga total anggaran Rp 550
juta. Dalam pemeriksaan kedua saksi, Dedi mengatakan masih sebatas
menelusuri unsur pidana dalam laporan itu.

Dalam
pemberitaan sebelumnya, Institut Transparansi Kebijakan (ITK) Bima
menyerahkan berkas dugaan korupsi pada Dinas Dikpora Kabupaten Bima.
Dimana dalam proyek pembangunan sejumlah TK di Kecamatan Ambalawi pada
tahun 2007, terdapat kejanggalan. Catatan ITK, proyek tersebut
dilakukan secara swakelola sehingga terindikasi melanggar Kepres 80
Tahun 2003.

kirim ke teman | versi cetak 

Tidak ada komentar yang masuk mengenai

Formulir Komentar |